Smokelesscigreviews – Sebagian negara di dunia seperti Jepang tolak investor asing yang ingin menginvestasikan uangnya di industri poker online milik negara.
Bulan lalu, Jepang telah menolak tawaran dari operator ruang poker online besar untuk berekspansi ke negara itu. Penolakan itu berupa pertemuan antara Kementerian Dalam Negeri dengan Asosiasi Perjudian Online Jepang. Menurut Kementerian Dalam Negeri, ada tiga alasan mengapa Jepang tidak mengizinkan perjudian di internet. Pertama, dianggap tidak pantas untuk mempromosikan perjudian kepada kaum muda. Alasan kedua adalah kehadiran judi menghilangkan keharmonisan masyarakat yang ada di Jepang. Akhirnya, mereka merasa bahwa bukanlah kepentingan ekonomi terbaik Jepang untuk berpartisipasi dalam industri perjudian internasional.
Asosiasi Perjudian Online, yang mewakili kepentingan Agen Poker online di Jepang, sedang dalam proses meninjau undang-undang Jepang. Ini penting karena undang-undang bisa berubah sewaktu-waktu. Misalnya, dua tahun lalu Asosiasi Operator Jepang menyetujui rencana ekspansi ke Semenanjung Korea. Pada menit terakhir, ide itu ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri. Ada kasus serupa di mana perjudian telah ditolak oleh Kementerian Ekonomi dan Bisnis untuk nasionalisasi atau reklasifikasi.
Alasan Jepang Tolak Investor Asing
Alasan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menolak kesempatan bergabung dengan industri poker online di Jepang mirip dengan alasan yang diberikan oleh negara lain untuk tidak bergabung. Pertama, organisasi non-pemerintah dianggap tidak pantas untuk melakukan kegiatan perjudian. Kedua, kehadiran perjudian menghilangkan masyarakat damai yang ada di Jepang. Terakhir, Kementerian Urusan Ekonomi dan Bisnis merasa bahwa bukanlah kepentingan ekonomi terbaik Jepang untuk mengambil bagian dalam industri poker online internasional. Mereka menyatakan bahwa partisipasi dalam industri tersebut akan menciptakan beban besar pada sistem keuangan Jepang. Singkatnya, mereka tidak melihat keuntungan dari usaha ini lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.
Meskipun undang-undang mengizinkan kasino dioperasikan oleh pejabat pemerintah dan terbatas pada wilayah negara bagian dan kotamadya, undang-undang tersebut juga mengizinkan operator swasta dan individu untuk beroperasi di dalam area yang ditentukan ini. Misalnya, Jokers Poker, permainan poker Texas Hold ‘em dengan taruhan tinggi, ditawarkan oleh Imperial Palace Hotel di Tokyo. Meskipun ada permintaan dari hotel untuk menutup operasi, hotel ini tetap buka hingga pemberitahuan lebih lanjut. Hanya dalam dua tahun terakhir Imperial Palace Hotel telah mendaftar untuk bergabung dengan operator kasino yang diizinkan di Jepang.
Menanggapi kritik selama bertahun-tahun tentang mengizinkan individu swasta untuk mengoperasikan Jokers Poker, hotel menyatakan bahwa semua izin ditinjau secara rutin untuk kepatuhan dengan hukum dan persyaratan Badan Rumah Tangga Kekaisaran. Terlepas dari persetujuan ini, ada banyak area abu-abu dalam hal izin poker online di Jepang. Misalnya, pada Januari 2021, Pemerintah Metropolitan Tokyo mengeluarkan dokumen yang menguraikan persyaratan hukum untuk ruang poker online untuk mendapatkan lisensi untuk beroperasi. Termasuk dalam dokumen tersebut adalah bagian mengenai lokasi bisnis, kepemilikan dan kontrol oleh satu entitas, dan pengawasan oleh Pemerintah Metropolitan Tokyo. Dokumen tersebut diterbitkan sebagai arahan ke semua kotamadya setempat yang mungkin menjadi lokasi potensial untuk Poker Online.
Bisnis akan diminta untuk mendaftarkan lokasinya dengan pemerintah lokal di Jepang, yang kemungkinan akan memerlukan izin resmi yang terpisah. Operator juga harus mendapatkan izin pemerintah daerah untuk setiap lokasi yang dioperasikan oleh bisnis, serta memberikan salinan laporan keuangan untuk mendukung pengajuan ini. Informasi ini biasanya diminta dari Internal Revenue Service atas nama operator, atau langsung dari rekening bank bisnis. Jika bisnis memiliki lebih dari satu lokasi, setiap lokasi juga memerlukan izin terpisah, karena setiap lokasi dapat dianggap sebagai bisnis terpisah. Seperti di AS, operator poker online tidak boleh mengoperasikan lebih dari dua lokasi pada waktu tertentu.
Pendapat Ahli Terkait Hukum Perjudian Online
Beberapa ahli hukum berspekulasi bahwa karena perjudian online secara teknis bukan perjudian, dapat dikatakan bahwa tidak ada persyaratan peraturan perjudian atau perjudian dalam hal mengoperasikan Situs Poker. Namun, para ahli hukum telah menolak argumen ini, dengan menyatakan bahwa operasi tersebut memang melibatkan perjudian atau perjudian, dan oleh karena itu tunduk pada peraturan. Selain itu, Departemen Kehakiman AS menganggap semua jenis perjudian termasuk dalam definisi perjudian, selama itu terjadi melalui koneksi Internet. Dalam kasus Casino Online, pemerintah telah mengaturnya sejak mereka menjalankan bisnis di AS. Oleh karena itu, jika seorang operator memilih untuk mengoperasikan Jokers Poker di Jepang, ia akan melakukannya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Mendapatkan izin untuk mengoperasikan Jokers Poker bisa jadi sulit, dan seringkali membutuhkan banyak kontak dengan kotamadya setempat yang berbeda. Setelah diperoleh, izin harus dipertahankan untuk setiap lokasi, karena setiap lokasi dapat dianggap sebagai lokasi baru. Setiap izin yang diperoleh untuk setiap lokasi Jokers Poker akan diminta untuk menyertakan salinan kontrak bisnis yang ditandatangani dengan pemerintah kota setempat, serta salinan laporan keuangan yang membuktikan kesehatan dan kemampuan kasino untuk membayar. Dokumen-dokumen ini akan memastikan bahwa kasino dapat tetap beroperasi, serta membuat catatan publik yang dapat tersedia untuk setiap pesaing potensial.